Berjuang untuk Reformasi Media di ‘Malaysia Baru’: Laporan Situasi Diluncurkan

Siaran Pers IFJ

SATUBMR,MALAYSIA, – Pada 9 Mei 2018, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu Najib Razak (UMNO) dikalahkan dalam pemilihan umum yang mengejutkan dunia. Hari ini, hampir lima bulan berlalu, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) telah meluncurkan Fighting for Media Reform di ‘New Malaysia – laporan situasi menganalisis perubahan yang diperlukan untuk memastikan kebebasan dan ekspresi dan kebebasan pers berkembang di Malaysia.

 

Setelah 61 tahun berkuasa, Najib Razak dikalahkan oleh koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr Matathir. Menjelang pemilu, Pakatan Harapan merilis sebuah manifesto termasuk 60 janji untuk reformasi di Malaysia, termasuk reformasi hukum yang luas untuk mendukung dan menumbuhkan kebebasan pers.

Baca Juga:   Tahukah Kamu Makam Siti Hawa, Ibu Dari Semua Manusia?

 

Di bawah reformasi yang diusulkan, UU Sedada yang kejam 1948 dan Percetakan Presses dan Publikasi Act 1984 akan dicabut, yang beberapa Undang-Undang lain termasuk Komunikasi dan Multimedia Act 1998, Pelanggaran Keamanan (tindakan khusus) Act 2012 (SOSMA), Peaceful Assembly Act 2012, Pencegahan dari Terrorism Act (POTA) 2015 akan memiliki ketentuan kejam dihapuskan.

 

Dalam Fighting for Media Report di ‘New Malaysia’, IFJ meminta pemerintah Mahathir baru untuk memastikan mereka menindaklanjuti janji-janji pra-pemilihan untuk kebebasan pers, dan menetapkan rekomendasi berikut:

  • Penghapusan yang mendesak dari undang-undang atau peraturan yang membatasi
  • Reformasi hukum pencemaran nama baik yang komprehensif
  • Kemampuan jurnalis untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja;
  • Tidak ada kriminalisasi kegiatan wartawan;
  • Pembentukan cepat Dewan Media / Pers
  • Media / Tekan keluhan untuk ditangani oleh Dewan Media
  • Keluhan kepada Dewan Media dinilai dengan mengacu pada Kode Etik jurnalis yang diakui
  • Perlindungan hukum yang kuat untuk whistle blower dan jurnalisme investigatif;
  • Undang-undang Kebebasan Informasi dengan akses ke informasi pemerintah menjadi prioritas mutlak
  • Hukum Keamanan Nasional apa pun ditarik dengan ketat dan tunduk pada pengecualian kepentingan publik.
Baca Juga:   Ini Dia Orang Terkaya Dunia Tahun 2018

 

 

Tim satubmr

 

Close