SATUBMR,KOTAMOBAGU – Satuan Polisi Pamong Praja ( Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pemerintah Kota Kotamobagu, lakukan perekrutan tenaga Pol PP dan Damkar. Langkah tersebut diduga mengabaikan kesepakatan antara Sekot dan DPRD pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan lalu.
Kepala Satuan (Kasat) Pol PP, Sahaya Mokoginta saat dihubungi membenarkan perekrutan itu. Menurutnya, perekrutan dilakukan karena pihaknya kekurangan 60 personil.
Kata Sahaya, mereka yang mogok, artinya mereka sudah tidak mau lagi bekerja. Namun, Dia meminta, perekrutan jangan dikaitkan dengan kejadian kemarin.
“Soal alasan mogok, mereka sendiri tidak pernah menyampaikan ke saya, justru mereka berhenti dengan sendirinya, bahkan hari itu dihubungi untuk bertugas, tapi sampai sekarang tidak datang. Ada beberapa jelas-jelas menyampaikan permohonan maaf karena terjebak. Ada yang mengaku khilaf,” kata lulusan STPDN ini, Senin (24/2/2020).
Disinggung soal kesepakatan antara DPRD dan Sekretaris Kota (Sekot) saat RDP lalu, Sahaya tidak mau berkomentar lebih. “Yang jelas, peningkatan ketertiban umum dan pencegahan kebakaran harus tetap siaga dan jalan,” ujarnya.
Ditanya apakah Pol PP yang direkrut nanti wajib salat di masjid Baitul Makmur, Sahaya enggan membahas masalah itu. “Jangan bahas soal itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota Kotamobagu, Sande Dodo ST MT, dikonfirmasi soal perekrutan oleh bawahannya tersebut, tidak merespon. Pertanyaan dikirim melalui pesan whatsapp tidak ditanggapi.
Persoalan ini muncul saat protes dari puluhan petugas Pol PP dan Damkar. Mereka tidak setuju atas kebijakan dari Kasat Pol PP yang dinilai sudah diluar batas kemanusiaan. Mereka dipaksa harus salat di Masjid Baitul Makmur Kotamobagu tiap hari meski sedang off. Jika terlambat salat Subuh, mesin absensi sidik jari langsung disimpan. Gaji mereka pun harus dipotong 1 persen .
Sekitar 65 personil Pol PP mengaku tidak menolak salat asalkan jangan di satu tempat saja. Mereka hanya menuntut agar kebijakan tersebut diubah sesuai kemampuan.
DiBa
