DPRD Bolsel Gelar Rapat Paripurna Tahap II atas LKPJ Bupati Tahun 2019

SATUBMR,BOLSEL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan, gelar Rapat Paripurna tahap II atas Laporan Pertangungjawaban Kepala Daerah, tahun 2019, Jumat (8/5/2020) di ruangan paripurna DPRD.

Ketua DPRD Ir. Arifin Olii didampingi Wakil ketua II, Hartati Badu bertindak sebagai pimpinan sidang, dihadiri 9 anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, asisten I, II sekda, Sekwan DPRD, Pimpinan OPD dan ASN Lingkup Pemda Bolsel.

Zulkarnain Kamaru, S.Ag menyampaikan beberapa poin penting mengenai arah kebijakan dan program pembangunan daerah.


Merujuk pada data RKPD tahun 2019 Pemda Bolsel sudah memberikan signal positif dalam cepaian pembangunan daerah,” ungkap Ketua Komisi II Zulkarnain.

Tambahnya, persoalan indeks pembangunan manusia (IPM) terutama bidang pendidikan agar lebih di prioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1, S2.

Dirinya juga meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.

Baca Juga:   DPRD dan Pemkab Bolsel Sahkan 16 Perda

“Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyanan pada masyarakat harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” jelas Zulkarnain.

Di tempat yang sama, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt menyampaikan perubahan postif yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2009, telah membawah daerah berdiri sejajar dengan Kabupaten/Kota lain.


Pemda Bolsel salah satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terakhir.

Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi kenerja urusan pemerintahan daerah.

Baca Juga:   Pemkab Bolsel Raih WTP BPK RI ke-6


“Capain kenerja Pemda dijabarkan dalam LKPJ ini meruapakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, Tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing,” jelas Bupati.

Perlu diakui dari capaian positif, masih belum memenuhi semua harapan, keinginan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan.


Pemda masih mengalami kendala klasik seperti kurang kuantitas SDM dan sarana dan prasana pendukung yang perlu ditingkatkan.

Bupati juga berikan apresiasi kepada panitia khusus DPRD telah berkerja intens dan maksimal dalam mengevalusi  LKPJ tahun 2019.

“Atas nama Pemerintah daerah terima kasih serta menghargaan sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang berinteraksi demi kepentingan pembangunan. Apapun bentuk dan dukungan disampaikan, saya pandang sebagai upaya konstruktif dalam semangat membangun daerah,” tutup Iskandar Kamaru.


Advertorial

Related Articles

Close