MANADO, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) meminta seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah atau SKPD untuk memantau harga di setiap pasar tradisional menjelang bulan suci Ramadhan mendatang.

Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Steve Kepel saat membuka Rakor (Rapat Koordinasi) Penyusunan Laporan Kinerja TPID Tahun 2022 dan Persiapan TPID Award di Ruang F. J. Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Kamis (9/3/2023).

Menurut beliau, harga yang ada di pasar besar seperti Kota Manado, Aer Madidi Minut, Amurang dan Kotamobagu harus dipantau.

Di pasar tradisional tersebut sudah ada lapak provinsi. SKPD terkait harus menempatkan petugas untuk memantau harga.

“Pergerakan harga harus dipantau setiap hari, supaya ketika terjadi kontraksi atau kenaikan harga sembako bisa dilakukan operasi pasar murah,” ungkap Kepel.

Kepel menambahkan, pemantauan harga ini sangat penting untuk mengendalikan infasi. Apalagi ini sudah menjelang puasa.

“Kita bersyukur infasi Sulut masih di bawah nasional,” tambahnya.

Selain itu, Sekdaprov juga mengatakan untuk mengendalikan inflasi, Pemprov Sulut melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandouw (OD-SK) juga memiliki program gerakan menanam “Mari Ba Kobong”.

“Di mana setiap daerah atau kelompok tani akan diberikan pupuk dan bibit sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kalau potensi jagung kita berikan jagung, kalau potensi beras kita berikan bibit padi, begitu seterusnya, supaya inflasi Sulut terkendali,” pungkasnya.

Turut hadir Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut Praseno Hadi, Kepala BI, Bulog dan SKPD terkait.