MINAHASA – Anggota MPR-RI Periode 2019-2024 dari
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut), Djendri A. Keintjem, SH, MH, lakukan kegiatan reses di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa pada Selasa, 7/3/2023.
- Nayodo Koerniawan Bersama Anggota DPR RI, Ziarah Ke Makam Hi Herson Mayulu
- Bupati Iskandar bersama Wabub Terima Kunker Anggota DPR RI V Djenri Alting Keinjem SH MH
Dalam kegiatan kunjungannya tersebut, Keintjem menyampaikan Sosialisasi tentang empat Pilar MPR-RI
(Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sekaligus berdialog dan mendengar aspirasi dari masyarakat di wilayah ini.
Sejumlah hal dan permasalahan mendapatkan atensi dan respon legislator Senayan. Seperti persoalan dari Bukit Lengkoan di Kecamatan Sonder yang diketahui merupakan penyuplai air ke beberapa wilayah di Minahasa seperti, Kawangkoan, Sonder, Remboken bahkan Tondano.
“Sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Bukit Lengkoan tidak boleh ada pemukiman, karena bisa terjadi lama kelamaan sumber air di area tersebut akan berkurang bahkan mati.
Saya pribadi dalam pembahasan pansus tidak setuju apabila kawasan tersebut dijadikan semacam perkampungan kecil, dan hal ini bisa dipidana secara class action seperti aturan UU,” ujar Djendri.
Menanggapi pertanyaan seputar gaji dari Perangkat Pemerintah Desa (Pemdes) yang relatif kecil, Anggota Komisi lima DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya sementara memperjuangkan hal tersebut agar diberi peningkatan.APBN kita perlu ditingkatkan karena memang cuma kecil Anggaran yang ada di Kementerian Desa dan Transmigrasiuntuk Desa. Jadi harus ada tunjangan khusus pemerintah untuk perangkat desa dan saya telah mengusulkan untuk alokasi dana covid dialihkan ke hal ini.
“Dan untuk bantuan swadaya perumahan paling besar di Kabupaten Minahasa yaitu dari 1500-2000 ada 516 di Minahasa,” jelas Djendri.
Terkait permasalahan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Minahasa yang sebagian besar tidak jalan, keintjem mengungkapkan bahwa ini terjadi karena banyak Bumdes yang belum punya Badan Hukum.
“Kita tidak akan mempermasalahkan yang telah terjadi tapi harapan saya agar Bumdes ini kedepannya harus diawasi, karena beberapa hal yang jadi penyebab permasalahan terjadi dan datanya ada seperti, pengurus yang mabuk kepayang ketika dapat dana dari pencairan ADD, ada Bumdes yang dananya habis untuk kegiatan simpan Pinjam, bahkan ada pengurus yang kaya karena dana Bumdes ini,” ungkapnya.
Sementara menjawab persoalan pengelolaan dana desa keintjem meminta agar diperkuat pendamping Desanya sebab apabila Sumber dayanya bagus maka penyaluran juga berjalan baik karena fungsinya disitu adalah mengawasi dan mengarahkan. Pendamping Desa harus punya kriteria dan keilmuan yang baik.
Revitalisasi Danau Tondano yang masuk salah satu skala prioritas dari Presiden. Menurut Keintjem bahwa anggaran dari mega Proyek ini cuma kecil padahal di provinsi lain sampai 2 trilyun.Sebagian anggaran dikembalikan ke negara karena permasalahan pembebasan lahan. Seharusnya dilakukan lobi ke Kementrian terlebih dulu tentang anggaran pembebasan lahan.
“Untuk Anggaran Inpres tahun ini sebesar 32 Trilyun untuk pembangunan jalan daerah di seluruh Indonesia,” tandas Keintjem.
Selanjutnya dirinya menyatakan masih berkeinginan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di DPR RI karena jelas sarana perjuangannya untuk rakyat.
