MANADO — Memastikan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Covid-19 pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berjalan dengan baik, Bawaslu Sulut melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan (stakeholder).
Rakor tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu pada Selasa (27/10/2020) lalu dan dihadiri oleh Pjs Gubernur Provinsi Sulut Dr Agus Fatoni, jajaran pimpinan dan anggota Bawaslu Sulut, Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, jajaran anggota KPU Provinsi Sulut, Wakajati Sulut Raimel Jesaja SH MH, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Prince Meyer Putong dan lainnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Sulut Dr Herwyn JH Malonda MPd, MH yang dalam penyampaiannya mengatakan, fokus pelaksanaan rakor yaitu Pilkada 2020 berjalan dengan baik meski di tengah pandemi Covid-19 sekaligus finalisasi Tim Pokja Covid-19.
“Penegakan protokol kesehatan sangat penting, juga adalah memastikan seluruh jajaran baik Bawaslu, Pemerintah Provinsi, KPU, Polda, Kejati dan Korem siap menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Kedepan, Bawaslu juga akan membuat evaluasi,” ujar Herwyn.
Sementara itu, anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan, beberapa hari sebelumnya Bawaslu Sulut telah mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan pada tahapan kampanye.
Masalah yang paling besar ialah penerapan protokol kesehatan pada tahapan kampanye.
“Tahapan kampanye melibatkan banyak orang sehingga menimbulkan kerumunan massa. Bawaslu Sulut telah mengirimkan surat kepada para paslon (pasangan calon) tapi dalam kenyataannya sebagian besar tidak di respon,” kata Kenly.
Anggota Bawaslu Sulut Mustarin pun menyampaikan, dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran tidak boleh memihak salah satu paslon. “Jadi semua sama, tidak ada yang dibedakan,” kata Mustarin.
Terkait hal tersebut, TNI-Polri pun memantapkan sinergitasnya dalam penanganan keamanan dan terlebih penanganan Covid-19.
Brigjen TNI Prince Meyer Putong menegaskan, pihaknya siap untuk mengamankan setiap proses Pilkada 2020.
“Sudah ada sekitar 1.500 personel yang telah kami terjukan di wilayah-wilayah yang rawan bermasalah,” ungkap Danrem.
Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak pun memastikan, sebagai Kapolda dirinya terus memerintahkan personel kepolisian agar dalam penindakan pelanggaran di lapangan selalu mengikuti prosedur yang berlaku.
“Polda Sulut selalu aktif berkoordinasi dengan jajaran di bawah, baik itu Polres maupun Polsek termasuk dalam hal penindakan, seperti pelanggaran protokol kesehatan,” ucap Kapolda.
Dalam rapat tersebut, Agus Fatoni pun mengatakan, terkait Pilkada di masa pandemi Covid-19, harus memperhatikan dampak sosial dan ekonominya, di mana banyak kemungkinan yang bisa terjadi.
“Semua berharap tidak terjadi klaster-klaster baru. Itu sebabnya, sinergitas sangat penting dalam mencapai tujuan bersama yakni mensukseskan Pilkada tahun 2020,” kata Agus.
Sebelum menutup kegiatan, Herwyn Malonda berharap bersama Tim Pokja yang nanti terbentuk, proses penanganan pelanggaran dalam Pilkada akan berjalan dalam kesepahaman.
“Dengan demikian akan mengikuti peraturan perundang-undangan Pilkada yang berlaku. Kita semua juga sepakat dalam pergelaran Pilkada 2020 ini, diutamakan adanya rasa aman, damai, adil, dan sehat,” tutup Herwyn.
(beritamanado/red)
