SATUBMR,SITARO– Persoalan terkait penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) semakin pelik.
Belakangan, mencuat masalah data kependudukan dari masyarakat calon penerima bantuan yang turut menghambat proses penyaluran bantuan dari pemerintah.
Hal ini terkuak setelah Wakil Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Joicson Sagune melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang Bank Mandiri di Manado belum lama ini.
Menurut Sagune, salah satu kendala utama dalam proses pencairan dana tersebut adalah belum lengkapnya data kependudukan sebagian warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan.
Karenanya, ia membantah adanya tudingan yang bernarasi pemerintah daerah melakukan pembohongan publik dalam hal penyaluran bantuan tersebut.
“Pemerintah daerah tidak sedang menutupi atau memanipulasi informasi. Kami justru memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” kata Sagune, awal pekan ini.
Dia bilang, pihak Bank Mandiri Cabang Sudirman Manado melaporkan bahwa sebagian data KTP calon penerima bantuan tidak sesuai dengan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Selain itu, terdapat pula warga terdampak yang kini sudah tidak berdomisili di wilayah Sitaro, yang turut memperlambat proses pembukaan rekening bantuan.
Dari total 1.903 jiwa yang terdata sebagai penerima bantuan, baru sekitar 700 warga yang datanya dinyatakan lengkap dan telah dapat diproses pembukaan rekeningnya.
“Sudah ada kesepakatan, data yang lengkap akan langsung diproses pembukaan rekening dan pencairan bantuannya. Kami tidak akan menunggu seluruh data selesai, tapi lakukan paralel sesuai kesiapan data,” kata Sagune.
Sebelumnya, pihak BPBD Sitaro juga telah melakukan sosialisasi terkait persiapan penyaluran bantuan bagi warga korban erupsi Gunung Ruang yang digelar di pendopo kantor Kecamatan Tagulandang.
Meski sempat dihujani beragam masukan, pendapat bahkan kritikan dari masyarakat terdampak karena lambatnya proses penyaluran bantuan, namun sosialisasi akhirnya bisa dilaksanakan.
