SatuBMR. Jakarta- Anggota Komisi II DPR-RI Dapil Sulawesi Utara dari Faksi NasDem Kamran Muchtar Podomi ST SH, mendorong BPIP lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah, makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena menjadi modal kita untuk mempertahankan NKRI,” tuturnya.
Dirinya mengaku peran BPIP dalam program paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, ia juga mendorong BPIP untuk memperhatikan anggaran paskibraka di daerah.
“Karena BPIP ini bicara nilai, out-comenya nilai, saya belum tau batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu paskibraka. Nah termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita udah tau lah. Kalau anak-anak di daerah yang orangtua mereka petani, tentu sangat bangga jadi paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di tingkat pusat,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Anggota Komisi II lainnya, Aminurokhman juga menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui undang-undang. Ia menilai BPIP memiliki tugas penting dalam mentransformasikan nilai-nilai ideologi menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Setiap rapat dengan BPIP selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang dibentuk oleh keputusan presiden. Ke depan, eksistensi lembaga ini harus dikuatkan dengan undang-undang,” ungkap Amin, sapaan Aminurokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan BPIP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, tapi harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.
