Penangkapan Bupati Talaud, Rhamdani: DPP Hanura Tidak Akan Toleransi Atas Kejahatan Korupsi

SATUBMR,JAKARTA – Mendengan informasi yang beredar terkait penangkapan Ketua DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip yang ditangkap KPK, DPP Hanura melalui Ketua Bidang Organisasi, Benny Rhamdani, angkat bicara.

Menurut Rhamdani, DPP kaget  atas penagkapan Ketua DPC Hanura tersebut. DPP Hanura memberikan penghormatan atas kerja-kerja KPK, namun Hanura mendesak kepada KPK untuk segera memberikan penjelasan kepada publik atas dasar apa penangkapan itu.

“Jika yang disampaikan Laode Sarif benar terkait ada hubungannya atau bagian dari pengembangan OTT yang dilakukan KPK di Jakarta, dimana menurut Laode Sarif ditangkap 4 orang pengusaha dan Bupati menerima tas mewah, jam tangan dan juga berlian, maka Partai Hanura sebagai bentuk sikap politik partai yang tidak pernah memberikan toleransi sedikitpun sekecil apapun terhadap siapapun, terkait tindakan kejahatan korupsi maupun dilakukan oleh pengurus partai, maka DPP hanura tidak memberikan pendampingan hukum apapun kepada Bupati Talaud,” tukas Rhamdani, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga:   Rhamdani Ditunjuk Jadi Direktur Kampanye Tim Jokowi-Ma'ruf

“Akan tetapi, jika jika tidak ada kaitan dengan OTT, hanya karena bagian penangkapan karna misalnya adanya bagian kasus, karena Bupati Talaud tidak menghadiri dua kali panggilan untuk kebutuhan pemeriksaaan dalam sebuah proses hukum, maka DPP akan memberikan pendampingan hukum,” ujar Ketua Komite I DPD RI ini.

Baca Juga:   Komite I DPD RI Apresiasi Presiden

Dia menambahkan, DPP Hanura tetap akan menunggu proses lanjut penangkapan KPK, untuk memantau perkembangan dari media massa termasuk menunggu konferensi pers yang akan dilakukan KPK.

Rhamdani menambahkan, Jika penjelasan dari KPK itu benar, maka DPP Hanura akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun, atas tidak korupsi. Jika mereka memegang jabatan di Partai Hanura, maka DPP Hanura akan mengeluarkan keputusan sifatnya peng-non-aktifan atas jabatan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pemecatan sebagai kader Hanura.

“KPK selama ini mendapatkan support dari DPP Partai Hanura. Bahkan ketika ada politisi meminta KPK dibubarkan, justru Hanura memberikan dukungan bahkan membentengi KPK dan dukungan terhadap KPK. KPK adalah lembaga yang sangat dibutuhkan untuk penegakkan hukum,” tutup Politisi asal Sulut tersebut.

Editor: Supardi Bado

Close