JAKARTA, SATUBMR.COM — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor ini bertujuan memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.
Rakor yang digelar di Mabes Polri pada Jumat, (6/2/2026), tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, Indonesia berhasil mencapai target tanpa impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan sebagai langkah konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga pembiayaan, guna mengatasi kendala permodalan.
Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026.
Pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung.
Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual dengan harga rendah kepada tengkulak, dengan menggandeng Perum Bulog sebagai mitra penyerapan hasil panen.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah.
Program ketahanan pangan ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membayar pinjaman tepat waktu, dan memperbaiki taraf hidup secara berkesinambungan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia dapat terus meningkat.***
