Lasena Buka Rakor Perlindungan Perempuan

SATUBMR,BOLMUT– Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, Drs.H.Amin Lasena MAP, membuka secara resmi Rapat Kordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Perlindungan Perempuan di Provinsi Sulawisi Uatara (Sulut), kegiatan ini yang bertempat di Kantor Camat Bolangitang Barat (Bolbar) Senin (17/06/2019).

Dalam sambutanya Wakil Bupati Bolmut Drs.H.Amin Lasena MAP menyampaikan, hal yang menggembirakan pada hari ini kita bertemu komponen pemerintah Sulut dengan masyarakat dan komponen pemerintah se kabupaten Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya) dalam suatu kegiatan rapat kordinasi yang bertujuan untuk mengsingkronisasikan kebijakan program.

“Peningkatan kualitas hidup perempuan, pembangunan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan perdagangan orang serta meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender,” tukas wabup

Baca Juga:   Depri Pontoh Irup Hari Lahir Pancasila

“Kesetaraan sosial laki-laki dan perempuan bukanlah sekedar di maknai kemitra sejajaran dan kerhamonisan dalam mengatur relasi sosialnya melainkan terkandung makna untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap berbagai peluang dan kesempatan, dan sama dalam menggerakan sumber daya pembangunan sehingga laki-laki dan perempuan dapat memiliki kontrol yang seimbang dan pada giliranya produk pembangunan dapat bermanfaat secara adil,” tambah Amin.

Mantan Ketua PW Ansor Sulut ini menambahkan, Keadilan sosial diantara laki-laki dan perempuan juga bukan sekedar memberikan perlindungan untuk mewujudkan rasa nyaman dalam mengatur relasi kehidupan melainkan juga memberikan hak dan kewajibanya secara proporsionan, sehingga akan tercipta iklim kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi dan pertahanan keamanan.

Baca Juga:   Depri: Puskesmas Beri Pelayanan 24 Jam

“Untuk itu perlu di munculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal pengaruh sosial seperti gotong royong, memberi peluang partisipasi perempuan khusunya dalam proses pengambilan keputusan, serta menmpatkan perempuan bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan,” tutup Lasena.

Basir Ilyas

Close