KOTAMOBAGU, SATUBMR.COM — Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Kamis, (11/12/2025).
Kehadirannya dalam FGD ini bertujuan memastikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan maksimal melalui penguatan data dan perencanaan.
Dalam kesempatan tersebut, Supardi menjelaskan bahwa pengembangan Sistem Informasi Demografi merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah.
Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh program pemerintah selama lima tahun ke depan berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat merata bagi masyarakat.
Menurutnya, akurasi data menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
Ia mencontohkan masih banyak temuan di lapangan, khususnya di sektor pendidikan, di mana penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan—meskipun dalam keterbatasan anggaran—tetap tepat sasaran. Contohnya di sektor pendidikan masih ada penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria. Ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga di banyak daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Sistem Informasi Demografi merupakan terobosan untuk meningkatkan ketepatan verifikasi dan seleksi penerima bantuan, terutama di tingkat desa.
Validasi data dilakukan sejak awal, mengingat program bersifat jangka panjang hingga lima tahun.
Supardi juga menyoroti persoalan ketidaktepatan bantuan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, terlebih ketika muncul kritik di media sosial terkait penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kondisi sosial ekonomi.
Selain itu, ia mencontohkan program pelatihan tenaga kerja dan pertanian seperti pelatihan kakao di Luwuk serta pelatihan lain di desa.
Menurutnya, if data valid, desa dapat memilih peserta dari keluarga kurang mampu sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar berdampak.
Di sektor UMKM, Supardi mengingatkan pentingnya verifikasi agar penerima bantuan benar-benar pelaku usaha aktif. Ia menekankan agar bantuan tidak diberikan berdasarkan kedekatan personal.
“Sering kali di lapangan penerima bantuan berasal dari keluarga pejabat atau aparat tertentu. Padahal tujuan kita menekan angka kemiskinan. Jika sasaran tidak tepat, program tidak akan efektif,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Supardi berharap FGD kedua ini dapat memberikan masukan penting untuk penyempurnaan sistem..
“Masukan Bapak-Ibu sangat penting karena Bapak-Ibu adalah pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas. Semoga melalui FGD ini, sistem yang dibangun semakin kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adnan Massinae, para pimpinan OPD, narasumber Devita A. Djunaidi, S.Pd., M.Pd., serta para lurah, sangadi, dan perwakilan kelurahan dan desa.***
