Kotamobagu

Polres Kotamobagu Gelar Rapat Koordinasi Dukung Program Ketahanan Pangan 

×

Polres Kotamobagu Gelar Rapat Koordinasi Dukung Program Ketahanan Pangan 

Sebarkan artikel ini

KOTAMOBAGU, SATUBMR.COM – Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, Polres Kotamobagu menggelar rapat koordinasi (Rakor).

Rapat tersebut berlangsung di Aula Pemerintah Kota Kotamobagu, Jumat (15/11/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto SIK MH, Pj Walikota Kotamobagu Abdullah Mokoginta SH MSi , unsur Pemerintah  Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow, TNI.

PT Pupuk Indonesia, BRI, serta perwakilan kelompok tani di wilayah hukum Polres Kotamobagu.

Dalam rapat tersebut, Kapolres Kotamobagu menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi petani di lapangan.

Beberapa isu utama yang diidentifikasi antara lain distribusi pupuk bersubsidi yang kurang optimal, ketersediaan alat pertanian, ketidakpastian harga panen, serta masalah terkait data kelompok tani yang menghambat distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Kapolres menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan dinas terkait guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar hingga ke tingkat petani.

“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Kapolres.

Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan kelompok tani juga menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan usaha pertanian.

Sebagai tanggapan, pemerintah daerah Kotamobagu dan Bolaang Mongondow menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan Polres Kotamobagu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kapolres Kotamobagu menambahkan, pihaknya akan segera mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan terkait pertanian di desa maupun kelurahan.

“Kami juga akan memperkuat sinergitas antara penyuluh pertanian, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perangkat desa agar informasi terkait permasalahan pertanian dapat sampai dengan cepat dan tepat kepada masyarakat,” tambahnya.*