SATUBMR, KOTAMOBAGU – Sedikitnya 74 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas di bagian Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan petugas Pemadan Kebakaran (Damkar) Pemerintah Kota Kotamobagu mogok kerja, Rabu (19/2/2020). Rata-rata, mereka yang ditugaskan untuk menjaga perkantoran dan Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu.
“Ya benar, kami ini yang bertugas siang dan malam menjaga perkantoran dan Rudis. Tapi sayang, kami telah dikeluarkan dari grup Pol PP karena protes kebijakan pimpinan,” ujar Pol PP yang mendatangi DPRD Kotamobagu.
Mereka menuturkan, tidak tahan lagi dengan tekanan yang dilakukan Kasat Pol PP, Sahaya Mokoginta selama dua bulan terakhir ini. Beberapa diantaranya mengaku menjadi tenaga THL sejak 2009. Menurut mereka, jika kebijakan pimpinan ada pemaksaan, mereka kompak dan langsung protes seperti sebelumnya.
“Daripada kami emosi dan ambil tindakan sendiri, mending kami datang mengadu ke DPRD. Kami mengadu secara formal,” ujar mereka kompak.
Sementara itu, Sahaya Mokoginta bersama jajaran saat ditemui di kantornya, tampak lakukan rapat dadakan. Diduga, rapat tersebut membahas soal aksi mogok puluhan personilnya.
Lantas, siapa yang bertugas mengamankan perkantoran dan Rudis jika hampir separuh THL tersebut mogok?. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sahaya Mokoginta mengatakan, masih ada PNS dan yang masih mau.
“Kita ada PNS yang jaga dan masih ada anggota lain yang bersedia melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sahaya, Rabu malam kepada satubmr.com.
DiBa
