SATUBMR,BOLTIM– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mematangkan kesiapan pelaksanaan verifikasi lapangan hybrid (VLH) oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 mendatang.
Sebagai persiapan, Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Boltim sebagai penanggungjawab kegiatan melaksanakan rapat kordinasi (Rakor) bersama para pimpinan SKPD dan Gugus Tugas KLA, di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis 12 Juni 2025.
Rapat tersebut dimpin langusng oleh Pj Sekretaris Daerah Iksan Pangalima dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boltim Argo V Sumaiku.
Dalam rakor tersebut, Pj Sekda Boltim Iksan Pangalima menegaskan agar tiap pimpinan SKPD harus ada di daerah pada hari pelaksanaan peniaian KLA. “Pengampu kepentingan harus ada di tempat, pendamping pengambil keputusan juga harus tahu data,” kata Iksan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Damopolii, memaparkan bahwa terdapat 24 indikator penilaian yang terangkum dalam lima klaster.
Yakni klaster hak sipil dan kebebeasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster Pendidikan dan klaster perlindungan khusus anak.
“Hal-hal penting terkait penilaian KLA ini diantaranya kebijakan atau aturan, anggaran, keterlibatan perangkat daerah, keterlibatan media dan dunia usaha serta inovasi di tiap indikator,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Argo V Sumaiku menekankan agar tiap SKPD serta gugus tugas KLA dapat mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan serta keterlibatan langsung dalam proses verifikasi lapangan hybrid (VLH), sebagaimana hasil evaluasi dalam rakor tersebut.
“Apa-apa saja yang menjadi kriteria penilaian perlu untuk diperhatikan oleh semua pimpinan SKPD yang terkait,” imbau Wabup.
