DPRD Boltim Gelar Rapat Paripurna

SATUBMR, BOLTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Boltim, Tahun Anggaran 2019, Selasa 30/6/2020.

Terpantau media ini, rapat paripurna yang dihelat di ruang rapat DPRD, dan dibuka oleh Ketua Fuad Landjar.

Dalam hal ini Fuad Landjar mengatakan, DPRD memberikan apresiasi kepemimpinan bapak Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar SH. Dari tahun-ketahun patuh terhadap perundang undangan yang berlaku, terkait sistem pengelolaan keuangan, sehingga mampu mempertahankan opini WTP hingga tujuh kali berturut turut.

Bupati Boltim saat sampaikan LPJ

“Selanjutnya pada pasal 320 ayat 1, undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan penyampaian peraturan-peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan lampiran laporan keuangan dan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelas ketua DPRD Boltim Fuad Landjar.

Baca Juga:   DPRD Boltim Lakukan Pemantauan Pos Covid 19

Selanjutnya Bupati Boltim Sehan Landjar Menjelaskan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan ini bupati juga menyampaikan, pelaksanaan rapat paripurna kali ini merupakan bagian dari siklus penting penyelenggara pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, dengan menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggara pemerintahan selama tahun anggaran 2019 yang nantinya kita akan setujui bersama.

Pandangan Fraksi DPRD Boltim

“Dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah tak lupa saya menyampaikan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya, kepada ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota DPRD yang terhormat atas penyelenggaraan rapat paripurna kali ini,” ucap bupati.

Baca Juga:   Bupati Boltim Buka UNBK di SMK Tutuyan

Lanjut, bupati juga menjelaskan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tentang pemeriksaan tentang aset bahwa ada yang harus ditingkatkan tentang perhitungan nilai total aset kita karena itu yang di minta BPK, karena di semua daerah itu yang masih menjadi kendala.

Acara dilanjutkan dengan memberikan pandangan fraksi yang diwakili oleh politisi Golkar Rolia Mamonto.

Dalam pandangan fraksi, politisi Partai Golkar Rolia Mamonto mewakili 4 fraksi di DPRD Boltim yakni fraksi PDI-P, fraksi PAN, fraksi Golkar dan fraksi Restorasi, setuju untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Advertorial

Related Articles

Close