SATUBMR,BOLSEL- Sekda Marzanzius Arvan Ohy S.STP selaku Pengarah Tim Kerja Penyederhanaan Birokrasi memimpin Rapat Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemkab Bolsel yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Perkantoran Panango, Rabu (05/05/2021).
Dalam rapat ini, Sekda menjelaskan bahwa Penyederhanaan Birokrasi (PB) adalah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan untuk Kabupaten/Kota yg akan dialihkan dalam PB adalah jabatan pengawas eselon 4 dengan rincian sebagai berikut:
Jabatan Pengawas sejumlah 321 jabatan.
Disederhanakan: 205 jabatan
Dipertahankan: 116 jabatan.
Adapun jabatan yg tidak dialihkan adalah
- Jabatan pengawas di Sekretariat Dinas/Badan/Kantor/Setwan
- Jabatan pengawas di Bagian PBJ
- Jab. Pengawas di RSUD
- Jab. Pengawas TU Kepegawaian dan Keuangan di Bagian Umum Setda
- Jab. Pengawas di Kecamatan
- Jab pengawas TU di Kesbang
- Jab. KTU di UPTD Air Minum
Sedangkan jabatan Pengawas di luar dari jabatan dimaksud di atas yg ada di bidang-bidang dan bagian-bagian di Setda dan Setwan dialihkan ke Fungsional sesuai dengan Jabatan fungsional teknis masing-masing.
Selanjutnya, dalam rapat dibahas pula bahwa Jabatan yang kosong dan jabatan yang masih diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) wajib diisi terlebih dahulu dengan Pejabat Definitif, dan untuk pengisiannya akan diajukan ke Mendagri karena Bolsel masuk daerah yang melaksanakan Pilkada.
Setelah semua jabatan Pengawas yang kosong dan Plt diisi dengan pejabat Definitif, barulah Data identifikasi penyederhanaan Birokrasi ini akan disampaikan ke Kemendagri melalui Biro Organisasi Provinsi Sulut untuk diverifikasi.
Turut hadir dalam rapat Asisten Adm Umum
Rikson Paputungan MPd selaku Ketua Tim Kerja PB, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong SPd, Inspektur Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto SH, MH, Kabag Organisasi Muh. Basri Sutrimo SSTP serta jajaran Tim Kerja PB lainnya.
Ayub Posi
