SATUBMR,BOROKO– Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bolangitang Barat (Bolbar) diduga lakukan pungutan liar (Pungli) kepada calon penyelenggara Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (20/02/20).
Pemeriksaan kesehatan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) yang merupakan salah satu persyaratan untuk masuk anggota PPS. “Pihak Puskes memungut biaya sebesar Rp25 ribu per orang,” tukas para calon PPS yang memeriksakan kesehatan.
Pungutan itu dibenarkan salah satu pegawai Puskesmas Bolbar bagian administrasi saat ditemui media SatuBmr.com.
“Pemeriksaan ini ditutup pukul 01:00 siang, kalau ingin melakukan pemeriksaan nanti datang saja besok, dan biaya pemeriksaan itu sebesar 25 ribu,” ungkap salah satu pegawai Puskesmas ini.
Terpisah, Kepala Puskesmas (Kapus) Bolbar, Latifa R Talibo mengatakan, pihaknya telah menerima surat edaran itu.
“Isi surat itu mengatakan pihak Puskesmas hanya melayani, dan saya lupa lagi kalau bagaimana isi suratnya, nanti saya liat lagi isi surat itu,” tukas Kapus.
“Nanti saya akan cek dulu kepada pegewai saya, dan itu kalau memang ada pungutan terhadap pemeriksaan kesehatan untuk anggota Badan Adhoc seperti PPS, saya kembalikan uang tersebut,” tambah Latifa.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Sofian Mokoginta menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolmut telah memasukan surat edaran kerja sama KPU Republik Indonesia (RI) dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) soal pemeriksaan kesehatan Badan Adhoc.
“Pemeriksaan kesehatan kepada calon anggota penyelenggara KPU, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggra Pemungutan Suara (KPPS) dan PPS, itu tidak dipungut biaya sama sekali” terang Mokoginta melalui telepon seluler.
Ia pun menambahkan, sudah menyebarkan surat edaran itu kepada Kapus yang ada di Bolmut, dan megaskan untuk pemeriksaan anggota penyelenggara KPU itu gratis.
Basir
