SATUBMR,BOLMUT– Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan MoU terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menilai kerja sama ini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan, khususnya dalam hal pendampingan hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap aset-aset daerah.
“Nota kesepahaman ini adalah bentuk komitmen kita untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan taat hukum. Dengan dukungan Kejari, kita berharap penyelesaian berbagai persoalan hukum di lingkup pemda dapat berjalan lebih cepat dan akuntabel,” ujar Bupati, Kamis (29/05/2025).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Oktafian Syah Effendi, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara, dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam menciptakan pemerintahan yang taat asas hukum. Pendampingan hukum dari Kejari akan membantu Pemkab Boltara dalam meminimalisasi potensi sengketa serta melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat,” jelas Kajari.
