SatuBMR,BOLMONG– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dijadwalkan akan mengadakan ujian seleksi PPPK tahap II di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Manado.
Namun, belakangan ini, Pemkab Bolmong lagi gencar menelusuri praktek “nakal” yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala puskesmas yakni menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada para pelamar kini menjadi sorotan.
Olehnya, Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Umarudin Amba meminta kepada para pelamar yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya tidak ikut serta dalam ujian tersebut.
Karena, meskipun dinyatakan lulus namun terbukti berdasarkan penelusuran tidak melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer sesuai ketentuan maka tetap akan dianulir.
Begitupun dengan pemberi surat pertanggung jawaban mutlak termasuk saksi-saksi juga akan dikenakan sanksi berupa pemecatan.
Hal ini disampaikan Kaban BKPP sesudah Rapat Koordinasi Bersama Bupati Yusra Alhabsy dan Wakil Bupati Dony Lumenta siang tadi, Rabu(07/05/2025).
“Pemerintah tidak main-main dalam penerapan aturan, jadi tidak usah dipaksakan ikut dalam ujian tersebut,” pungkas Umarudin Amba.
