SATUBMR,BOMONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan untuk proaktif memasukkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal kepada melalui bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Bolmong.
Hal ini merupakan salah satu hasil Rapat koordinasi tim penyusun LKPJ dan LPPD Selasa, 21/01/2020 di ruang Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bolmong.
Tim Penyusunan LKPJ dan LPPD di antaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, BKPP, Bagian Hukum, Bagian TUP, Bagian tata pemerintahan, bagian Organisasi Setda Bolmong.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bolmong, Dekker Rompas mengharapkan semua OPD proaktif terhadap permintaan data dari bagian Tata pemerintahan.
“ OPD harus memasukkan LPPD, LKPJ dan SPM sesuai dengan waktu yang ditentukan,” tukas Dekker.
Selain itu, Kepala bagian Tata Pemerrintahan Setda Bolmong Muhammad Arif menegaskan OPD yang tidak memasukkan ketiga dokumen tersebut akan tidak akan menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), Gaji dan Perjalanan Dinas sampai dengan batas waktu yang di tentukan.
Hal ini menurut Arif telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolmong.
Arif mengaku Progress LPPD Tahun lalu mendapatkan penilaian 2,67 atau yang terendah pada 15 Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara.
Sehingga Arif telah
mengusulkan untuk presentase hasil ke tiga dokumen tersebut kepada Bupati
Bolaang Mongondow.
Menurutnya presentase ke tiga dokumen tersebut sebagai konsekuensi dari
permintaan data dari perangkat daerah.
Jhay Yambat
