SATUBMR,BOLMONG- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar advokasi pendidikan antikorupsi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kamis, (22/05/2025).
Program pengenalan antikorupsi sejak dini yang digelar di Auditorium Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dibuka langsung Wakil Bupati Kabupaten Bolmong Dony Lumenta.
Wakil Bupati Bolmong Dony Lumenta memberikan apresiasi atas kegiatan advokasi antikorupsi. Ia mengatakan, sangat mendukung pendidikan anti korupsi sejak dini.
“Pemerintah tentu mendorong penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pada siswa,” kata Dony saat menyampaikan sambutan membuka kegiatan advokasi antikorupsi.
Menurutnya, penanaman integritas anti korupsi sejak dini, sebagai salah satu bentuk serta kesadaran tentang bahaya korupsi. Melalui advokasi pendidikan anti korupsi ini juga untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah sebagai bagian dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki integritas dan memahami pentingnya kejujuran serta transparansi.
“Pemberantasan korupsi untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di lingkungan pendidikan sangat penting,” katanya.
“kita ingin membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga bermoral dan yang paling penting tidak mudah tergoda oleh praktik- praktik korupsi.”tegas Wabup Bolmong.
“Mari kita menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di lingkungan pendidikan,” ujar Wabup Bolmong.
Di tempat yang sama, Kepala Disdik Kabupaten Bolmong, Hj. Farida Mooduto, S.Pd., MM, menyampaikan
tujuan diadakannya kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk
meningkatkan kapasitas satuan pendidikan terkait bagaimana menanamkan nilai-
nilai antikorupsi sejak dini.
“Kami berharap semua satuan pendidikan menanamkan nilai anti korupsi sejak
dini kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih jujur,
bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi, sehingga mereka dapat
menjadi pemimpin masa depan yang bersih dan tidak terlibat dalam praktik
korupsi,”pungkas Farida
“Sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam PPDB,
kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh unsur pemerintah daerah,kejaksaan dan kepolisian.penandatanganan ini menjadi simbol Kuat bahwa seluruh elemen pemerintah siap mengawal pelaksanaan PPDB yang jujur,adil dan bebas dari intervensi,” Pungkasnya.
