SatuBMR,BOLMONG– Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Arman Mamonto dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Poigar-Bolaang soroti soal penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK).
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan tidak lama lagi akan mengadakan ujian atau tes tertulis bagi ratusan pelamar didua Dinas tersebut. Namun, ada hal perlu diseriusi terkait dengan proses penerimaan berkas atau Dokumen para pelamar sejak awal.
Salah satu Anggota Komisi 3 DPRD Bolmong Arman Mamonto justru akan berkoordinasi dengan Anggota Komisi yang lain untuk memanggil Dinas terkait untuk mempertanyakan keabsahan Dokumen para calon pendidik dan tenaga kesehatan tersebut.
Menurut Arman, di Dinas Pendidikan contohnya. Salah satu syarat untuk masuk PPPK adalah harus memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah.
“Salah satu syarat wajib untuk masuk sebagai PPPK adalah harus bekerja sebagai honor paling kurang 2 tahun berturut-turut, namun yang saya temui banyak yang tidak memenuhi syarat tersebut, begitupun d Dinas Kesehatan,” Terang Mamonto.
Lanjut Arman, ini justru melukai hati para honorer yang sudah berpuluh tahun bekerja iklas dengan pemerintah justru ada yang tidak lulus berkas.
“Saya yakin ada oknum yang bermain dibalik lulusnya para pelamar yang tidak memenuhi syarat tersebut,” Ucap Arman Kesal.
Tentunya, ini akan kami seriusi secara kelembagaan DPRD, dan jika nanti itu terbukti kami akan rekomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Aparat Penegak Hukum.
Selain itu, Arman juga meminta Kepada Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta untuk mengevaluasi jika ada oknum di Dinas terkait yang bekerja tidak profesional.
“Jangan karena dekat dengan Kepala sekolah atau kepala Puskesmas kemudian dengan mudah masuk atau lulus Berkas. Hati-hati jika kedapatan,” Pungkas Arman Mamonto.
