Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani dan MenPAN RB Syafruddin, saat melakukan pertemuan. (Ist)
SATUBMR,JAKARTA – Kabar gembira bagi seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS). Siang tadi, Selasa (13/11/2018) di Ruang Kerja Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pihak Kementerian dan Komite I DPD RI, melakukan pertemuan dan menghasilkan beberapa poin penting soal seleksi CPNS.
Menurut Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, dalam pertemuan tersebut disepakati passing grade (Nilai minimal kelulusan) akan diturunkan. Kedua, pemberlakuan perangkingan dan ketiga, memprioritaskan putra daerah.
“Alhamdulillah, kesepakatan itu akan dimasukkan dalam skema melalui Peraturan Menteri PAN RB dan akan dikeluarkan paling lambat minggu depan,” ujar Rhamdani, politisi asal Sulut yang dikenal vokal ini.
Rhamdani menambahkan, pertemuan tersebut diinspirasi pengaduan ratusan CPNS Kota Kotamobagu, yang disampaikan pasca tes CPNS belum lama ini.
“Secara khusus pengaduan dari anak-anak muda Kotamobagu sudah saya serahkan langsung ke Men PAN,” tukas Rhamdani.
Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri Komite I DPD RI dipimpin Benny Rhamdani dan Men PAN RB, Syafrudin, Deputi SDM Setiawan Wangsa Atmadjaya dan Staf deputi SDM.
Protes atas standard kelulusan tes CPNS terjadi hampir disemua daerah. Para peserta mengaku, selain passing grade tinggi, waktu yang diberikan dinilai tidak seimbang, sehingga banyak pelamar yang tidak lolos.
Di wilayah Bolaang Mongondow Raya, dari 7.617 peserta CPNS, hanya 63 yang lulus passing grade. Jumlah tersebut tidak sesuai kuota yang diharapkan masing- masing kabupaten dan kota.
Pertemuan KemenPAN RB dan Komite I DPD RI tersebut diapresiasi oleh warga yang mengikuti seleksi CPNS. Menurut mereka, sudah seharusnya standar kelulusan ditinjau kembali, apalagi seleksi seperti ini baru dibuka kembali pasca moratorium panjang diberlakukan.
Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin, dikutip di laman desapedia.id mengungkapkan bahwa hasil rekrutmen CPNS saat ini bukan harga mati. Tapi, lanjut Syafruddin, masih ada beberapa langkah yang akan diambil kementerian untuk membenahi permasalahan yang ada.
“Pansel sudah rapat dan mencarikan solusi. Kekurangan banyak tenaga PNS (238.000) khususnya Guru dan tenaga perawat. Oleh karena itu, kita mencoba menyiapkan beberapa langkah, dan Insa Allah minggu depan akan diterbitkan regulasi yang kira-kira tujuannya untuk memenuhi kekurangan formasi yang ada,” jelas Syafruddin.
Tim
