SATUBMR, Manado – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/3/2026).
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi periode transisi penting dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang bagi generasi mendatang, dengan fokus pada kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan daerah.
“Momentum ini menjadi wadah evaluasi bersama untuk mengukur capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Yulius.
Secara umum, pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, realisasi mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,36 persen dari total anggaran Rp3,63 triliun.
Menurutnya, alokasi anggaran difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun dilakukan efisiensi pada belanja non-prioritas.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Sulut mencatat capaian berupa penyediaan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau sebagai upaya pemerataan pembangunan. Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, penguatan konektivitas daerah juga terus didorong melalui pembukaan rute penerbangan internasional Manado–Seoul dan Manado–Taipei, guna memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pusat logistik dan destinasi pariwisata.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah melakukan optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare serta menggelar Gerakan Pangan Murah di 190 titik untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan di tengah tantangan fiskal dan dinamika global, dengan mengedepankan prinsip kerja terintegrasi dan berintegritas.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, jajaran Forkopimda, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
