MANADO, SATUBMR.COM– Upaya memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah terus dilakukan di Sulawesi Utara.
Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2ED).
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi serta kabupaten/kota, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, turut menghadiri pertemuan strategis tersebut bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan HLM ini menjadi forum strategis koordinasi antara pemerintah daerah, otoritas moneter, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Fokus utama pembahasan meliputi pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan akses keuangan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, wawali menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci dalam menjaga kestabilan harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Kotamobagu, berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program TPID, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS melalui penguatan koordinasi kebijakan serta pengembangan sektor riil di daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar stabilitas harga terjaga dan akses ekonomi masyarakat semakin luas,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas perkembangan inflasi daerah terkini, strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Selain itu, upaya perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi perhatian bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Melalui HLM ini, diharapkan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.***
