KOTAMOBAGU, SATUBMR.COM- Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sulawesi Utara, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH M.Si DEA,
Menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kota Kotamobagu yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu (3/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Vicky Lumentut memaparkan sejumlah perkembangan penting terkait dunia perkoperasian nasional.
Ia menjelaskan bahwa koperasi kembali mendapatkan perhatian besar dari pemerintah sejak Presiden Prabowo Subianto menetapkan sektor ini sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
Selain itu, Dekopin Pusat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bambang Hariadi.
Saat ini tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar koperasi dapat lebih adaptif dan mampu memasuki sektor-sektor usaha yang lebih luas.
Vicky juga menjelaskan perkembangan Koperasi Merah Putih, program nasional yang terus berkembang pesat, termasuk di Kota Kotamobagu yang kini memiliki 33 koperasi Merah Putih aktif.
“Koperasi tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pembiayaan, tetapi juga diberi ruang untuk menjual sembako, gas LPG 3 kg, pupuk, hingga membuka layanan klinik dasar dan toko obat di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat meminta dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih.
Selain itu, Vicky turut memaparkan kebijakan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus SE, mendorong dibukanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Melalui diterbitkannya PP Nomor 39 Tahun 2025 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
“Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam,” ujarnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dekopinwil Sulut.
Ia menilai Vicky sebagai figur inspiratif dan pejuang dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
“Musda Dekopin Daerah Kota Kotamobagu ini diharapkan dapat menghasilkan susunan kepengurusan yang solid serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program strategis di sektor perkoperasian,” pungkasnya.***
