Manado

Gubernur Sulut Dorong Legalisasi Pertambangan Rakyat untuk Perkuat Ekonomi Daerah

×

Gubernur Sulut Dorong Legalisasi Pertambangan Rakyat untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE//Foto:Ysk.

MANADO, SATUBMR.COM– Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Triwulan III Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa, (25/11/2025).

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan berfokus pada percepatan program prioritas.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur juga menjelaskan, sejumlah isu strategis, termasuk adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah akibat realisasi belanja yang belum optimal serta perubahan anggaran.

Ia meminta setiap kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.

Gubernur juga menambahkan, perlunya perhatian serius terhadap kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Kolaborasi lintas daerah, optimalisasi potensi lokal, serta inovasi program menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya pembukaan lapangan kerja baru, upaya legalisasi penambang rakyat agar kontribusi mereka lebih terarah dan positif bagi daerah, serta pembinaan atlet daerah sebagai bagian dari investasi jangka panjang bagi kemajuan Sulawesi Utara.

“Mari kita bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih selaras. Dengan semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat membawa Sulawesi Utara menuju kemajuan yang lebih gemilang,” tegas Gubernur.

Rakor ini turut dihadiri para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, termasuk Wali Kota Kotamobagu, Bupai Bolaang Mongondow dan Boltim, serta berbagai pejabat pemerintah lainya, unsur TNI dan Polri.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan keselarasan pembangunan serta penguatan koordinasi lintas wilayah demi mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.***