SATUBMR,BOLMONG,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus menunjukkan keseriusannya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Senin (29/9/2025), Pemkab resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).
Acara yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bolmong itu berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pejabat Pemkab, mulai dari Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, para asisten, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, SE., M.Si, dan Kepala Kejari Kotamobagu Saptono SH.
Bupati Yusra menyebut kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat.
“Pemerintah daerah sering bersinggungan dengan persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan pendampingan kejaksaan, kami bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesepakatan ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kami ingin membangun pemerintahan yang profesional, sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat bahwa setiap kebijakan dijalankan sesuai aturan,” lanjut Yusra.
Sementara itu, Kepala Kejari Kotamobagu Saptono SH menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh Pemkab Bolmong.
“Kerjasama ini mencakup pendampingan hukum, pemberian pertimbangan, hingga tindakan hukum lain yang dibutuhkan. Tujuannya agar setiap kebijakan daerah tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan sejak awal agar potensi kerugian daerah akibat sengketa hukum bisa dihindari.
“Kami hadir bukan hanya ketika masalah muncul, tetapi sejak perencanaan, supaya setiap langkah Pemkab Bolmong tetap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Dengan dukungan dari Kejari Kotamobagu, Pemkab Bolmong kini lebih leluasa mengeksekusi program pembangunan tanpa dibayangi keraguan soal hukum. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, peningkatan kepastian hukum dalam pelaksanaan program strategis, hingga pencegahan kerugian keuangan dan aset daerah. Harapannya, sinergi ini dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
