MANADO, SATUBMR.COM – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat SH MH, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Selasa (23/9/2025).
Upacara dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, dalam sambutanya menegaskan bahwa peringatan HUT bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat persatuan dan refleksi arah pembangunan ke depan.
“Hari ini menjadi pengingat sejarah bagi kita semua. Enam puluh satu tahun yang lalu, tepatnya 23 September 1964, Provinsi Sulawesi Utara resmi berdiri sebagai daerah otonom. Sejak saat itu, pendahulu kita menorehkan kerja keras, persatuan, dan dedikasi tanpa kenal lelah demi membangun daerah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan tahun ini terasa lebih spesial karena merupakan yang pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH MH.
Dengan mengusung tema “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, Gubernur menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Saya mengajak kita semua untuk terus menjalin sinergi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder pembangunan, TNI, Polri, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat,” tambahnya.
Usai upacara, Wali Kota Kotamobagu bersama Ketua TP PKK Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, SE M.Ec.Dev.
Serta Wakil Wali Kota Kotamobagu bersama Sekretaris TP PKK Kota Kotamobagu, Ny. Resty A. Mangkat Somba, S.Sos M.H.
Turut menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka HUT ke-61, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dr. Fransiskus Andi Silangen, SpB.KBD.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, para Anggota DPR RI dan DPD RI, Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Pimpinan perguruan tinggi, perbankan, BUMN dan BUMD, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.***
