SatuBMR,Manado – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Komisi I, Muliadi Paputungan, pertanyakan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (Diskominfo) Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan sejauh mana efektivitas kerja Diskominfo di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat dengar pendapat, Selasa (11/03/2025) yang dilaksanakan diruang Komisi 1 DPRD Sulut, Muliadi menegaskan bahwa sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan dengan baik.
Sehingga Ia mencermati bahwa beberapa program strategis di Diskominfo tampak belum berjalan secara optimal, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya kinerja Diskominfo di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Apakah semua program sudah mulai berjalan, atau masih ada kendala dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan instruksi dari pemerintah pusat?” kata Muliadi dalam rapat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah sistem integrasi server antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, Diskominfo seharusnya memastikan bahwa seluruh sistem data pemerintahan sudah terhubung secara baik untuk mendukung transparansi dan efektivitas kerja pemerintah daerah.
“Kami ingin tahu apakah server Diskominfo sudah terintegrasi dengan dinas-dinas lain, misalnya BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Apakah data yang ada bisa langsung diakses oleh Gubernur sebagai kepala daerah? Atau masih ada kendala dalam proses integrasi ini?” ujarnya.
Muliadi juga menyoroti keberadaan sistem bernama CAD, yang disebut memiliki peran dalam sistem informasi pemerintahan. Ia meminta kejelasan apakah program tersebut merupakan produk lokal atau telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian.
“Saat kami melakukan kunjungan ke Kementerian, mereka menyampaikan bahwa setiap OPD di daerah seharusnya sudah memiliki server yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dari kepala daerah serta memastikan semua laporan kerja dan anggaran bisa dipantau secara real-time,” jelasnya.
Menurut Muliadi, integrasi sistem informasi ini bukan hanya soal efektivitas kerja, tetapi juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Jika sistem ini berjalan dengan baik, maka potensi penyimpangan anggaran bisa diminimalkan, sekaligus memudahkan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan pengawasan jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana.
“Dengan adanya server yang terintegrasi, laporan kerja setiap OPD bisa diakses secara lebih mudah oleh gubernur dan wakil gubernur. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui RDP ini, DPRD Sulut berharap ada perbaikan dalam kinerja Diskominfo di era kepemimpinan yang baru, terutama dalam hal pengelolaan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih maksimal.
