Sulut

Bawaslu Sulut Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Panwaslu se Kecamataan Dumoga Barat

×

Bawaslu Sulut Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Panwaslu se Kecamataan Dumoga Barat

Sebarkan artikel ini

POLITIK — Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sinergitas kelembagaan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengawas se Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sabtu 28 November 2020.

Bimbingan teknis yang dibuka Komisioner Bawaslu Sulut Mustarin Humagi ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas tingkat Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 9 Desember 2020.

Mustarin berharap, seluruh jajaran pengawas yang mengikuti Bimtek agar memahami tujuan terlaksananya acara tersebut.

Melalui kegiatan ini juga diharapkan kepada seluruh jajaran pengawas Kelurahan/Desa dapat meningkatkan pengetahuan pengawasan mengingat, dalam Pilkada tahun ini berbeda dengan tahaun sebelumnya.

“Pengawasn yang akan dihadapi pada Pilkada tahun ini sangat berat, apalagi di tengah pandemi Covid-19 dan pastinya akan banyak bermunculan dugaan pelanggaran. Untuk itu kami memberikan bimbingan teknis terkait pengawasan dan sinergitas kelembagaan sebagai salah satu bentuk kesiapan untuk mengawasi Pilkada agar tidak ada lagi perbedaan pemahaman kedepannya,” ungkap Mustarin.

Mustarin menegaskan terkait masalah dugaan pelanggaran Pilkada. Menurutnya, pengawas Kelurahan/Desa agar memahami tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi.

“Dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pilkada, Pengawas harus memahami teknis penanganan temuan dan laporan pelanggaran,” tegasnya.

Koordiv Penanganan Pelanggatan Bawaslu Sulut ini, menjelaskan bahwa seluruh hasil pengawasan agar di tuangkan didalam formulir model A, sehingga seluruh rekam jejak pengawasan yang dilakukan dapat teradministrasi dengan baik.

“Kita harap seluruh pengawas agar dalam setiap tahapan Pilkada tetap memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 dalam melakukan pengawasan di lapangan,” tandas Mustarin. (*)