Kotamobagu

Pj Wali Kota Asripan Nani Membahas Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan dalam Rapat Koordinasi bersama Mendagri dan Kepala Bappenas

×

Pj Wali Kota Asripan Nani Membahas Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan dalam Rapat Koordinasi bersama Mendagri dan Kepala Bappenas

Sebarkan artikel ini
Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si//Foto: Kominfo

KOTAMOBAGU – Dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Senin (30/10/2023).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kotamobagu Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si menyoroti, pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program kegiatan pemerintah daerah dengan program strategis nasional.

Dalam pengarahan tersebut, Penjabat Wali Kota juga menyoroti isu pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Ia menekankan perlunya perhatian yang serius dari semua pemerintah daerah terhadap masalah ini.

“Saya mencatat tadi dan menjadi keprihatinan saya bahwa rata-rata pendidikan di Indonesia 9,1 tahun.

Pertanda bahwa kualitas pendidikan sumber daya manusia di seluruh Indonesia perlu menjadi perhatian kita bersama.

Terkait dengan sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian yang harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Termasuk Pemerintah Kota Kotamobagu. Kesehatan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ungkapnya.

Pj Wali Kota menambahakan, bahwa komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendukung visi besar ini dengan menyusun rencana kerja yang akan diimplementasikan pada tahun 2025 mendatang, demi pembangunan yang berkelanjutan

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya penguatan roda pemerintahan di daerah.

Ia mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan program-program strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang kemudian diselaraskan dengan program daerah.

“RPJPN ini akan menentukan masa depan Indonesia dua puluh tahun ke depan. Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, perintahkan, buat tim dari Bappeda atau dari eksternal, bahas mau dibawa ke mana daerah ini, siapkan anggarannya,” tambahnya.