Manado

Bawaslu Sulut Gelar Dialog Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Launching “Jarimu Awasi Pemilu”

×

Bawaslu Sulut Gelar Dialog Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Launching “Jarimu Awasi Pemilu”

Sebarkan artikel ini

MANADO- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut mengelar Dialog Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024”, launching aplikasi komunitas digital “Jarimu Awasi Pemilu” dan meluncurkan posko pengaduan yang diberi nama “Kawal Hak Pilih” sekaligus Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas bertempat di Pojok Pengawasan Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (14/02/2023).

Kegiatan berjalan lancar dihadiri Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, Anggota Bawaslu Sulut Awaluddin Umbola, Kepala Sekretariat Aldrin A. Christian, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Anggray Sari Mokoginta, Akademisi Unsrat Dr Michael Mamentu, sejumlah Media Massa, Pemantau Pemilu, Alumni SKPP serta jajaran Bawasku Kabupaten/Kota dan Panwascam via zoom.

Saat pengarahan melalui via zoom, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan Posko ini bagian dari usaha untuk mendorong penyusunan daftar pemilih menjadi lebih akurat dan valid. “Siaga pengawasan ini menjadi momentum tepat, bersamaan dengan satu tahun menuju Pemilu 2024. Juga diharapkan jadi momentum yang baik bagi Bawaslu untuk semakin memantapkan langkah dalam mengoptimalkan pengawasan dari berbagai aspek. Terutama aspek pelaksanaan tugas dan fungsi. Saat ini kita merapatkan barisan seluruh jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan satu tahun kedepan.

Lanjut Ardiles bahwa satu tahun menuju pemilu 2024, jadi momentum memperlihatkan eksistensi Bawaslu. “Saat ini telah terbentuk jajaran pengawas pemilu sampai di tingkat Kelurahan dan Desa (PKD). Jajaran ini sudah diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan sampai ditingkat paling bawah dan kedepan akan dibentuk jajaran pengawasan sampai di tingkat TPS. Sebagai ikhtiar yang harus lakukan Bawaslu agar supaya tahapan pemilu 2024 berjalan sesuai asas dan prinsip penyelenggaran pemilu, ” tegas Ardiles.

Bawaslu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan tentu harus siap dan harus mengkondisikan pasukan serta jajaran. Tapi Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri dan butuh peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif termasuk peran media massa, ”tutup Ardiles.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut, Awaludin Umbola mengungkapkan 14 Februari merupakan hari valentin. Hari kasing sayang. “Semoga makna hari kasih sayang ini dibawah terus dalam semangat Pemilu. Jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana rakyat terpecah belah dengan isu isu negatif. Semoga pemilu 2024 bisa berlangsung lancar, jujur, adil, berintegritas,” kata Umbola saat membuka acara yang digelar di Kantor Bawaslu Sulut.

“Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu” dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan. Sedangkan, posko kawal hal pilih merupakan bentuk kesiapan Bawaslu ketika melakukan pengawasan tahapan pemilu yang saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih. Harapannya adalah semua kelompok- kelompok diskusi yang akan dibangun Bawaslu akan terkoneksi terus menerus sampai dengan pemilu 2024 dilaksanakan, ” ujar Umbola.

Nantinya kata Umbola, di aplikasi tersebut, semua orang dari berbagai unsur, bisa saling berbagi informasi berbagai hal-hal yang sifatnya hoax, ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah pemilu dan bangsa bisa di mitigasi secara cepat, “ujarnya.

Dalam forum diskusi ini lanjut Umbola, semangatnya tidak hanya sekedar mendapatkan materi hingga share pengetahuan, tapi akan berlangsung jangka panjang dan bisa menerima informasi dan pelaporan terhadap perkembangan pemilu yang ada di sekitar. “Sedangkan posko kawal hak pilih yang dilounching serentak di 15 Kabupaten/Kota memberikan semangat bahwa Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemutahiran data pemilu yang saat ini sedang berproses dan dilaksanakan KPU lewat petugasnya Pantarli, ” ujarnya.

Menurutnya, posko ini sangat penting untuk melayani keluhan-keluhan warga yang memiliki hak memilih. “Posko ini kami buka sampai di level kecamatan. Masyarakat yang punya kewenangan sebagai hak memilih bisa melapor di posko ini. Pelibatan media dan pemantau juga sangat penting. Kana pemilu tidak hanya milik bawaslu tapi juga milik rakyat Sulut, ” tutup Umbola Ambola.(**)