DPRD Bolsel Laksanakan Paripurna Tahap Satu Penyampaian KUA-PPAS Tahun 2023

SATUBMR,BOLSEL– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), melaksanakan Paripurna Tahap Satu penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 di Gedung DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki.Rabu (06/07/2022)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, Wakil Ketua Hartina Badu. Turut hadir, anggota DPRD Bolsel, Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru SPt, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekertaris Daerah Arvan Ohy, kepala OPD dan jajaran ASN Pemkab Bolsel.

Pada kesempatan itu, Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.

Bupati Hi Iskandar Kamaru SPt menyebut Rancangan KUA-PPAS ini disusun dengan berpedoman pada RKPD tahun anggaran 2023 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2023.

Baca Juga:   DPRD Bolsel Gelar Paripurna Laporan Hasil Reses

Bupati lanjut menguraikan bahwa, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bolsel tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,74 persen.

Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian mulai pulih pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh beberapa lapangan usaha, salah satunya lapangan usaha konstruksi yang tumbuh 8,16 persen di tahun 2021. Namun yang tetap memberikan kontribusi besar adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pertumbuhan sebesar 1,87 persen dan berkontribusi sebesar 38,14 persen pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021,” jelas Bupati Bolsel.

Baca Juga:   DPRD Bolsel Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Atas III Ranperda Usulan Pemkab Bolsel

Bupati melanjutkan, dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis seperti, peningkatan lapangan usaha melalui program pengembangan UMKM, peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, peningkatan belanja pemerintah daerah di bidang konstruksi/ infrastruktur dasar saran dan prasarana publik.

Selain itu, penyediaan lapangan kerja dan pemberian bantuan sosial.

Bupati juga mengungkap beberapa program Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan dan pemulihan ekonomi. Yakni, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta program peningkatan infrastruktur ekonomi masyarakat.


ADVERTORIAL

Related Articles

Close